Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

KPK Tuntut Politikus Golkar ini 9 Tahun Penjara

Published

on

RRJateng – Mantan anggota DPR Markus Nari dituntut hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Markus diyakini bersalah karena memperkaya diri sendiri senilai USD 900.000 dari proyek e-KTP.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Jaksa mengatakan, Markus selaku anggota Badan Anggaran ikut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun.

Kemudian politikus Golkar ini menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.

Atas permintaan itu, jaksa menyebut Irman memanggil Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen saat itu untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan USD 400.00 ribu.

Markus juga menerima uang USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR.

“Dalam putusan atas nama terdakwa Setya Novanto pada halaman 100.613, dalam keterangan tersebut yang menerima yaitu Melchias Mekeng sebesar USD 500 ribu, dalam hal tersebut maka USD 1 juta, yang diterima Mekeng sebesar USD 500 ribu, sehingga jumlah uang fee yang diterima terdakwa USD 500 ribu. Dengan demikian total uang fee yang diterima oleh terdakwa adalah 900 ribu dollar Amerika Serikat,” papar jaksa.

Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 2,3 triliun dari perbuatan Markus Nari. Atas perbuatan itu, Markus diyakini bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Markus diyakini bersalah melanggar Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[realitarakyat.com]

Loading...
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

Jaksa KPK Sebut Markus Nari Merintangi Penyidikan Kasus e-KTP

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi akan Lakukan Rekonstruksi di Rumah Penggelonggong Anak

Published

on

Continue Reading

Hukum

Meski Calon Tunggal, Komjen Idham Harus Jalani Fit and Proper Test

Published

on

Continue Reading