Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hukum

Jaksa KPK Sebut Markus Nari Merintangi Penyidikan Kasus e-KTP

Published

on

RRJateng – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut bahwa terdakwa kasus e-KTP, Markus Nari bersalah karena merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Markus disebut sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.

“Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus,” kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Jaksa menyebut, Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut Markus Nari.

Sedangkan, Robinson diminta Markus untuk menyampaikan pesan kepada Sugiharto agar tidak menyebut namanya sebagai penerima aliran uang proyek e-KTP dalam persidangan. Robinson merupakan pengacara terdakwa Amran Hi Mustary yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan jalan Maluku. Amran satu sel penjara dengan Sugiharto di rutan cabang KPK.

“Atas permintaan tersebut, Amran Hi Mustary meneruskan pesan terdakwa kepada Sugiharto. Atas pesan tersebut, Sugiharto menolak dengan mengatakan, ‘Tidak Pak, saya mau jujur terus terang saja. Apa adanya yang saya alami’. Di persidangan Sugiharto akan menerangkan sesuai dengan BAP-nya bahwa terdakwa menerima uang dari Sugiharto sebesar USD 400.000 di gedung kosong yang letaknya di samping TVRI Senayan,” papar jaksa.

Atas perbuatan itu, Markus diyakini bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[realitarakyat.com]

Loading...
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hukum

KPK Tuntut Politikus Golkar ini 9 Tahun Penjara

Published

on

Continue Reading

Hukum

Polisi akan Lakukan Rekonstruksi di Rumah Penggelonggong Anak

Published

on

Continue Reading

Hukum

Meski Calon Tunggal, Komjen Idham Harus Jalani Fit and Proper Test

Published

on

Continue Reading