Connect with us
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasional

Periode Kedua, Komposisi Menteri Jokowi Cenderung Spekulatif

Published

on

RRJateng – Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan dan melantik 34 menteri yang akan membantunya pada periode kedua pemerintahan, bertitel Kabinet Indonesia Maju.

Komposisi Menteri Joko Widodo-KH Maruf Amin terdiri dari 16 menteri kader partai politik, sedangkan sisanya dari profesional.

Pengamat pemerintah dari Universitas Katolik Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, komposisi menteri Jokowi saat ini, sedikit mengalami perubahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Asep Warlan menjelaskan, pada periode pertama di tahun 2014, Jokowi menetapkan tiga kriteria bagi para pembantunya.

Pertama, mempunyai kapabilitas dan integritas. Kedua punya loyalitas hanya kepada presiden dan yang ketiga tidak merangkap sebagai pengurus partai.

“Sekarang ternyata, menteri menteri Jokowi banyak yang menjadi pengurus partai, apalagi pengurus struktural parpol. Ada Prabowo, Erlangga, Jhoni Plate,” kata Asep Warlan, saat di hubungi wartawan, Rabu (23/10/2019).

Dikatakan, dengan banyaknya orang orang struktural partai di dalam kabinet Jokowi saat ini, ditakutkan mereka tidak bisa fokus kepada pekerjaannya sebagai menteri.

Sebagaimana diketahui, pengurus stuktural partai politik, akan sangat sibuk menjelang moment pemilu. “Sibuknya minta ampun, perlu terjun ke daerah dan segala macam,” kata dia.

Kepada menterinya, yang jadi pengurus struktural di partai politik, Jokowi menurut Asep Warlan harus mengingatkan mereka untuk serius, jadi menteri.

“Seharusnya pak Jokowi dengan tegas meminta mereka lepaskanlah jabatan di struktur partai, agar bisa kerja serius sebagai menteri,” tandasnya.

Asep Warlan juga mengatakan, sebelum menunjuk seseorang sebagai calon menteri, Jokowi seharusnya juga teliti, jangan membawa orang bermasalah ke dalam gerbongnya.

“Konon kabarnya menteri sekarang ada yang pernah berhubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” jelas dia.

Dikatakan Asep, tahun 2014, Jokowi sebelum menetapkan calon menterinya, pernah meminta saran kepada KPK terlebih dahulu, kenapa sekarang hal baik tersebut tidak dilakukannya kembali.

“Tapi sekarang tidak pernah di bahas lagi, artinya Jokowi sekarang cenderung spekulatif,” tutupnya. (realitarakyat.com)

Loading...
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Antisipasi Demo, Polisi Lakukan Penyekatan dan Pengalihan Lalin

Published

on

Continue Reading

Nasional

Berikan Kesempatan Para Menteri Bekerja

Published

on

Continue Reading

Nasional

PKS: Mendikbud Nadiem Hadapi ‘PR’ Besar di Dunia Pendidikan

Published

on

Continue Reading